.jpeg)
WAJO,KLIKSULSEL.COM - Komisi III DPRD Kabupaten Wajo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Pelita Hukum Independen (PHI) Wajo terkait proyek Penataan Taman Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Wajo, Selasa (25/11).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PHI Wajo, Sudirman, kembali menegaskan agar DPRD dan Pemkab Wajo tidak melanjutkan proyek penataan taman karena dinilai bermasalah sejak awal. Ia menyebut bahwa jika proyek tetap dipaksakan berjalan, maka ada potensi pihak-pihak terkait terseret ke ranah hukum, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor hingga konsultan. Sudirman bahkan mengingatkan kembali kasus Puskesmas Tosora yang menyebabkan lima orang harus menjalani hukuman penjara.
Sudirman menawarkan sejumlah langkah penyelesaian kepada DPRD agar masalah ini tidak berlarut-larut. Ia mendorong agar pekerjaan dihentikan karena belum ada kontrak resmi, atau meminta pendapat hukum (legal opinion) dari Kejaksaan selaku pengacara negara. Ia juga mengusulkan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pekerjaan yang telah berjalan sebelum adanya penandatanganan kontrak.
Merespons hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Wajo, Andi Bayuni Marzuki, meminta PPK untuk segera berkoordinasi dan memastikan audit dilakukan secara serius serta sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Setelah RDP berakhir, anggota Komisi III langsung menuju lokasi proyek di Kompleks Rumah Jabatan Bupati Wajo, Jalan Veteran Sengkang, untuk melihat kondisi pekerjaan secara langsung.
Sebelumnya, pada Senin (24/11), PHI telah menyampaikan aspirasi yang menyoroti adanya pekerjaan fisik pada penataan Taman Rujab Bupati Wajo yang mulai dikerjakan sebelum pengumuman lelang keluar. PHI menilai tindakan itu sebagai pelanggaran prosedur karena proses lelang masih berlangsung, namun pekerjaan di lapangan sudah dimulai oleh pihak kontraktor.
.jpeg)
.jpeg "Dari Paria untuk Wajo: Beringin Cup I Resmi Bergulir")
