CLAT Minta Dirjen Perumahan Copot PPK Rumah Swadaya Sulsel -->

CLAT Minta Dirjen Perumahan Copot PPK Rumah Swadaya Sulsel

Tuesday, February 16, 2021


KLIKSULSEL.COM, MAKASSAR, Proses evaluasi kinerja Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) wilayah Sulaweai Selatan, mendapat kritikan keras dari Celebes Law and Transparency (CLAT).


Ketua Celebes Law and Transparency (CLAT), Irvan Sabang menilai, proses penetapan evaluasi kinerja tersebut cacat prosedur dan cenderung nepotisme yang diduga dari anggota Komisi V, Dewan Perwakilan Rakyat - Republik Indonesia (DPR-RI)


Pasalnya nama-nama yang ditetapkan, ia mengangap tak didasari pertimbangan objektif dan kinerja tahun sebelumnya, serta rekomendasi orang 'titipan'.


"Kami sudah lihat beberapa nama-nama yang lolos ditetapkan menjadi TFL reguler 2021 di Wajo pada proses evaluasi kinerja terjadi kecacatan prosedur, tak mendasari juknis-juknis yang ada bahkan melanggar mekanisme yang ada, seperti tak mempertimbangkan peringkat evaluasi kinerja, sehingga rawan terjadinya penyimpangan karena tidak sesuai kualitas yang ada," kata Irvan dalam rilisnya


Ada juga beberapa nama yang tidak memenuhi kualifikasi, termasuk perihal juknis yang dikeluarkan dari Dirjen Perumahan Kementerian PUPR proses penentuan evaluasi kinerja sangat tidak dipertimbangkan dan juga tahun sebelumnya .


Pemuda aktivis Sulsel itu juga meminta pihak kementerian untuk mencopot pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika hal tersebut tidak ditinjau ulang.


"Maka kami meminta Dirjen Perumahan PUPR untuk mencopot PPK yang mengeluarkan SK tersebut karena ini sangat menciderai keadilan dan tidak transparan," pungkasnya.


Sementara Kepala Dinas Perkimta Kabupaten Wajo Andi Aso Ashari dikonfirmasi, mengatakan jika persoalan perekrutan program TFL BSPS sudah menjadi ranah pihak Satuan Kerja (Satker) Provinsi Sulawesi Selatan, kewenangan tersebut tidak ada di Perkimta Kabupaten Wajo.


"Soal perekrutan TFL menjadi kebijakan pihak Satker PPK Sulsel, kami di Dinas Perkim Wajo hanya melakukan pengawalan dan pengawasan, jadi selebihnya adalah kebijakan pihak Satker di Provinsi Sulawesi Selatan," tutupnya.


Namun hingga berita ini dirilis, awak media belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari PPK program stimulan BSPS Sulsel, karena saat kontaknya dihubungi, awak media kliksulsel tak mendapatkan respon.


Laporan: Ichal Mahendra

TerPopuler