WAJO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wajo mengambil langkah cepat dalam merespons potensi persoalan lingkungan yang ditimbulkan oleh operasional MBG (Mitra Bina Gizi). Langkah ini dilakukan usai pertemuan dan diskusi bersama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sultan Tajang, serta anggota DPRD Kabupaten Wajo, Feri Saputra Santu, beberapa hari lalu.
Kepala DLH Wajo, Andi Fakhrul Rijal, menginisiasi diskusi lanjutan dengan internal DLH, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Wajo, serta Dinas Kesehatan yang diwakili oleh tenaga kesehatan lingkungan. Diskusi tersebut berfokus pada dampak lingkungan yang berpotensi ditimbulkan oleh aktivitas MBG.
Menurut Fakhrul, langkah ini diambil sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi penutupan MBG di Kabupaten Wajo, sebagaimana yang telah terjadi di beberapa daerah lain.
“Kenapa kita inisiasi diskusi ini, karena kita tidak ingin ada MBG yang ditutup. Dari data yang kami dapatkan, di daerah lain sudah ada yang ditutup,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penutupan MBG umumnya disebabkan oleh belum terpenuhinya sejumlah persyaratan penting, seperti belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dalam forum tersebut, DLH sengaja menghadirkan Koordinator Wilayah SPPG karena memiliki peran pengawasan terhadap operasional MBG, termasuk memberikan rekomendasi penutupan apabila tidak memenuhi syarat. Sementara itu, Dinas Kesehatan dilibatkan karena memiliki kewenangan dalam penerbitan SLHS.
“Sepanjang yang kami ketahui, DLH hanya memberikan pertimbangan teknis, bukan penerbit SLHS. Namun kami tetap akan mempelajari lebih jauh terkait hal ini,” jelasnya.
Hasil dari diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan penting, di antaranya DLH Kabupaten Wajo siap menjadi pendamping bagi MBG dalam pemenuhan aspek lingkungan, khususnya terkait IPAL dan pengelolaan dampak lingkungan lainnya.
Selain itu, seluruh pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi antara DLH, Koordinator Wilayah SPPG, dan Dinas Kesehatan guna memastikan seluruh persyaratan dapat terpenuhi.
“Kesepakatan ini semata-mata sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi penutupan MBG di Kabupaten Wajo,” tegas Fakhrul.
Ia juga menambahkan bahwa di lapangan masih terdapat berbagai kendala, mengingat MBG merupakan program strategis nasional yang hingga kini belum sepenuhnya memiliki petunjuk teknis yang rinci sejak awal pelaksanaannya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh hasil diskusi tersebut akan dilaporkan kepada Ketua Satgas MBG Kabupaten Wajo yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wajo.
Laporan:
.jpeg)
