 |
| Presiden AMIWB Herianto Ardi |
KLIKSULSEL.COM,WAJO - Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB) mendorong pemekaran kecamatan dalam wilayah Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. AMIWB meminta agar Kecamatan Pitumpanua dimekarkan menjadi 3 Kecamatan untuk efisiensi pelayanan Publik.
Menurut Presiden AMIWB Herianto Ardi, pemekaran kecamatan sesuai peraturan pemerintah No 17 tahun 2018 tentang kecamatan. Kecamatan Pitumpanua sudah memenuhi syarat dimekarkan menjadi 3 kecamatan yakni Pitumpanua Utara, dan Pitumpanua Selatan serta Pitumpanua, mengingat di Pitumpanua saat ini sudah ada ada 27 desa kelurahan.
"Kalau pemekaran desa yang sebelumnya kita dorong di Bapemperda terpenuhi maka sangat bisa dijadikan 3 kecamatan di Pitumpanua karena sudah ada 30 Desa/Kelurahan. Adapun kelurahan yang didorong untuk menjadi desa di Kecamatan Pitumpanua yakni kelurahan Benteng, Tobarakka, dan Bulete,"kata Herianto Ardi.
Lanjut kata Herianto Ardi, disamping itu juga AMIWB akan mendorong pemekaran Wajo Utara sesuai janji politik Gubernur Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah saat masih melakukan kampanye.
"Ini semua demi akselerasi pembangunan dan juga pelayanan bisa lebih mudah," kata Herianto Ardi saat menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Kabupaten Wajo, Selasa 19/11/2019.
Sementara anggota DPRD Kabupaten Wajo yang menerima aspirasi tersebut, Elfrianto sangat mengapresiasi atas penyampaian aspirasi mahasiswa apalagi ada politikal wil yang tertuang didalam janji politik Gubernur Sulawesi Selatan.
"Kehadiran AMIWB mengaspirasikan Pemekaran Wajo Utara kami menyambut dengan baik, mendukung dan mengawal aspirasi ini dengan tujuan pemekaran fokus pada kepentingan percepatan kesejahteraan Masyarakat," katanya.
Percepatan pembangunan dan kepentingan pelayanan publik yang optimal. Lanjut kata Elfrianto, Perjuangan pemekaran Wajo Utara ini adalah perjuangan yang sudah lama, kurang lebih 7 periode pemerintahan tapi sampai sekarang belum terwujud.
Menurutnya, momentum pemekaran Wajo Utara pada pemerintahan di Wajo dan Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, tentunya tidak ada kendala lagi karena ada Kontrak Politik dari Bupati Wajo dan Gubernur Sulsel.
"Tinggal mempersiapkan segala persyaratan terbentuknya DOB sambil menunggu terbukanya moratorium DOB yang diagendakan dalam Prolegnas kembali terbuka di tahun 2023 mendatang," katanya.
Laporan : Ichal Mahendra
