WAJO,KLIKSULSEL.COM - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Wajo mendesak Pemerintah Kabupaten Wajo agar menindak tegas aktivitas pertambangan yang dinilai mengabaikan dampak lingkungan. Desakan tersebut disampaikan Ketua PMII Wajo, Irfan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wajo, Senin 22/9/2025.
Irfan mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data perizinan tambang yang diperoleh melalui aplikasi daring. “Kami berharap dinas terkait, khususnya DLH, lebih serius menindaklanjuti perizinan tambang. Banyak tambang hanya memikirkan keuntungan tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, beberapa kader PMII bahkan nyaris mengalami kecelakaan dan ada yang mengalami gangguan penglihatan akibat aktivitas tambang. Irfan juga menuding adanya praktik tidak etis berupa dugaan pemberian upeti kepada oknum tertentu agar aktivitas tambang tetap berjalan. “Kami ingin mendengar respons pemerintah atas kondisi ini,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Wajo, H. Alamsyah, menegaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti sedikitnya 15 pengaduan masyarakat terkait aktivitas tambang. “Kami memahami keresahan masyarakat. Upaya pengawasan terus kami lakukan, baik pemeriksaan lapangan maupun penertiban dokumen lingkungan seperti UKL-UPL,” jelasnya.
Alamsyah menekankan bahwa sebagian besar perizinan pertambangan berada di kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Meski demikian, DLH Wajo tetap memberikan saran dan rekomendasi teknis, termasuk kewajiban pelaku usaha membuat kolam penampungan air sebelum pengangkutan material untuk mencegah pencemaran. “Menjaga lingkungan bukan hanya tugas DLH, tapi tanggung jawab kita bersama. Kami akan terus mengawasi dan menindak sesuai aturan,” pungkasnya.
RDP ini merupakan tindak lanjut aksi unjuk rasa PMII Wajo pada 15 September lalu yang menuntut pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Wajo.
.jpeg)
