WAJO,KLIKSULSEL.COM – Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Amran, memberikan catatan kritis yang menyentuh berbagai sektor pelayanan publik dalam Forum Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Bapperida Wajo, Rabu (11/3/2026). Politisi Partai Gelora itu menekankan agar perencanaan tahun 2027 tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjawab masalah riil di lapangan, mulai dari kemiskinan hingga kesejahteraan petugas garda terdepan.
Amran menyoroti efektivitas penurunan angka kemiskinan di Wajo. Ia mendorong Dinas Sosial untuk melakukan intervensi ekonomi produktif, khususnya bagi orang tua siswa kurang mampu di "Sekolah Rakyat" (SR).
"Jangan hanya bantuan konsumtif. Kita harus berikan modal usaha bagi keluarga tidak mampu agar perekonomian mereka mandiri," ujar Amran.
Politisi muda ini juga mengkritik terbatasnya layanan bagi penyandang disabilitas dan lansia, seperti ketiadaan fasilitas terapi, pelatihan, dan konseling. Terkait bantuan bagi kelompok sosial di wilayah Liposos, Ketua Karang Taruna Kabupaten Wajo itu menyarankan pengalihan bantuan uang menjadi barang atau sembako guna menghindari penyalahgunaan dana untuk hal-hal yang tidak produktif.
Isu kesejahteraan petugas lapangan menjadi sorotan tajam. Amran mengungkapkan keprihatinannya atas gaji tenaga honorer di Satpol PP dan Damkar yang dinilai tidak manusiawi.
"Gaji satu juta rupiah itu tidak relevan dengan risiko kerja mereka. Kami sudah tiga kali menyuarakan ini, dan kami minta di RKPD 2027 ada peningkatan kesejahteraan dan dukungan armada yang memadai," tegasnya.
Di sektor kesehatan, Amran menyoroti keluhan masyarakat mengenai rasio tenaga medis. Ia mengungkapkan adanya laporan warga yang masuk rumah sakit namun belum bertemu dokter hingga hari ketiga.
"Pelayanan di RSUD harus ditingkatkan. Selain itu, kami menagih realisasi alat kesehatan untuk Puskesmas Wantewu (Tananasitolo) yang sudah diusulkan namun belum tuntas," tambahnya.
Amran mendesak Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan pengawasan makanan, merespons banyaknya aduan masyarakat di media sosial mengenai keamanan pangan terkait program MBG. Sementara untuk Kesbangpol, ia mendukung peningkatan dana bantuan partai politik (Parpol) dan Ormas sebagai mitra strategis pembangunan dan pencegahan konflik sosial.
Terakhir, Amran meminta BPBD untuk tidak hanya fokus pada evakuasi, tetapi juga pada program "Desa Tangguh Bencana"."Kita butuh data dan program Desa Tangguh yang konkret agar masyarakat di desa sudah punya solusi mandiri saat bencana terjadi, bukan hanya menunggu bantuan dari kabupaten," pungkasnya.(adv)
.jpeg)
