WALHI Sulsel : Bentuk Ketidakmampuan Gubernur Berkomunikasi dengan Publik

 

KLIKSULSEL.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menanggapi pernyataan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman terkait rencananya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam menangani demonstrasi, rencana tersebut dinilai anti demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

“Rencana Andi Sudirman  untuk menekan aksi demonstrasi adalah sikap anti demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dimuka umum seperti demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28E ayat 3 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta pasal 25 UU No  39 Tahun 1999 setiap orang berhak menyampaikan pendapat dimuka umum”, kata Rahmat Kottir, Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel, Rabu, 11 Februari 2026.

Dari segi peraturan perundang-undangan kata Rahmat, keputusan Gubernur membentuk Satgas penanganan demonstrasi  bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang sehingga satuan tugas ini  tidak memiliki dasar hukum, justru akan terjadi inkonstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, Rahmat Kottir, menambahkan, meningkatnya demonstrasi di Sulsel diakibatkan peningkatan investasi yang tak sehat, pemerintah memberikan izin kepada perusahaan tanpa mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi  dan lingkungan.

“Kami menilai, demonstrasi meningkat beberapa tahun terakhir akibat masifnya investasi. Penolakan masyarakat membuktikan bahwa kehadiran investasi tersebut tidak berpihak pada lingkungan dan masyarakat”, Katanya.

Kottir sapaan akrab Rahmat menambahkan, meningkatnya bisnis ekstraktif di Sulsel lima tahun terakhir akan meningkatkan pula potensi konflik yang akan terjadi, hal ini akan memperburuk situasi yang terjadi di daerah karena investasi tidak menjawab problem sosial, ekonomi dan lingkungan. 

“Meningkatnya konflik sumberdaya alam membuktikan bahwa pemerintah lebih mementingkan investasi dibandingkan kepentingan masyarakat. Pemerintah maupun perusahaan tidak melibatkan masyarakat secara bermakna dan partisipatif sehingga gelombang protes di sejumlah wilayah di Sulsel terus meningkat”, tambahnya.

Laporan: Haeruddin